“DILEMA PENDIDIKAN DAN ISU DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN”

Dilema Pendidikan nasional dan isu dalam kebijakan pendidikan

Terjadinya repormasi pada 1998 bangsa Indonesia membawa dampak besar pada perubahan berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, social, politik dan budaya. Faktor penyebab krisis memang sangat kompleks dan faktor utamanya adalah karena faktor kualitas sumber daya manusia yang kurang bersaing (kompetitif), tidak kreatif dan kurang percaya diri. Ini semua disebabkan karena sistem pendidikan nasional kita baik itu pemerintah, pelaku pendidikan, peserta didik dan masyarakat belum memiliki komitmen dalam  mengimplementasikan amanah yang ada di Undang Undang  Sistem Pendidikan Nasional .

Pemerataan pendidikan menjadi hal yang penting dalam iklim demokrasi dimana semua anak bangsa berhak untuk mengenyam pendidikan secara layak sehingga tidak ada diskriminasi. Masyarakat yang tidak mampu seharusnya mendapatkan pendidikan secara layak dan setinggi-tingginya dan masyarakat mampu dapat memberikan subsidi. Yang pasti semua orang mendambakan pendidikan yang layak, tidak ada diskriminasi satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 negara kita. Dimana seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagaimana tercantum pada Pasal 32 Amandemen UUD 1945 Ayat 1 menyatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 menyatakan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pemerataan pendidikan juga merupakan amanat Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 tentang Prinsip Penyelenggraan Pendidikan yang berbunyi; “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Hal ini juga tercantum dalam BAB IV Pasal 5 Bagian Kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara yang berbunyi;”

  1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
    bermutu.
  2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau
    sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
  3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang
    terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Kenyataannya implementasi yang diamanatkan oleh Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional kita belum bisa menghasilkan pemerataan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia terutama penduduk dipelosok/daerah; mereka perlu membayar mahal biaya sekolah, belum mendapatkan sarana dan prasarana yang menunjang seperti dikota-kota besar, belum terjangkaunya teknologi informasi, ketertinggalan bidang ekonomi, belum tersedianya lapangan kerja, dll

Kita harus mengatur kembali dunia pendidikan kita, bukan secara tambal sulam seperti sekarang ini misalnya pemimpin baru maka terjadi perubahan kebijakan juga, melainkan secara menyeluruh dan mendasar. Kita membutuhkan satu revolusi di bidang pendidikan. Kita harus menjungkirbalikkan paham dan nilai yang ada,  menggeser,  serta mengubah paradigma yang keliru.

 

Kebijakan pendidikan seharusya mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang berwawasan global dan memiliki makna bagi pengembangan moral, sains dan teknologi untuk membangun masyarakat yang beradab dan bermanfaat, terampil, demokratis, damai, berkeadilan dan berdaya saing tinggi sehingga dapat mensejahterakan kehidupan manusia.
Setiap kebijakan pendidikan terutama yang menyangkut tentang proses pembelajaran harus selalu berorientasi pada kepentingan peserta didik dan publik. Tetapi pencerminan kepentingan peserta didik dan publik dalam kebijakan pendidikan tidak mudah diaktualisasikan oleh para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan, karena proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (value free), sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi terhadap proses pembuatan kebijakan. Pada tataran inilah seringkali kepentingan peserta didik dan public menjadi terabaikan oleh kepentingan sekelompok masyarakat, misalnya kepentingan sekelompok masyarakat kapitalis lebih diutamakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan daripada kepentingan masyarakat pada umumnya.
Sebenarnya tujuan yang terdapat dalam sistem pendidikan nasional kita sudah sangat lengkap untuk membentuk anak didik menjadi pribadi utuh yang dilandasi akhlak dan budi pekerti luhur namun pada kenyataannya tujuan yang mulia tersebut tidak diimbangi pada tataran kebijakan pemerintah yang mendukung tujuan tersebut.

Salah satu contoh terbukti pada kurikulum sekolah tahun 1984 yang secara eksplisit telah menghapuskan mata pelajaran budi pekerti dari daftar mata pelajaran sekolah. Oleh karena itu, aspek-aspek yang berkaitan dengan budi pekerti menjadi kurang disentuh.

Hasil survey menunjukkan bahwa negeri kita bertengger dalam jajaran Negara yang paling korup di dunia, korupsi kolusi dan nepotisme melanda di berbagai institusi, disiplin makin longgar, semakin meningkatnya tindak kriminal, tindak kekerasan, anarkis dan premanisme. Masyarakat kita cenderung mulai meninggalkan nilai-nilai masyarakat paguyuban atau gotong royong yang tampak dipermukaan adalah timbulnya konflik kepentingan, baik kepentingan individu, kelompok, agama, etnis, politik maupun kepentingan lainnya.
Dari hasil kajian pelbagai disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis akhlak atau moral. Krisis ini, secara langsung atau tidak, berhubungan dengan persoalan pendidikan. Kontribusi pendidikan dalam konteks ini adalah pada pembangunan mentalitas manusia yang merupakan produknya.

 

Maka tepatlah bila saat ini pemerintah membangkitkan kembali tentang membangun manusia yang berkarakter, namun harus dibarengi dengan keseriusan semua pihak terutama pemerintah untuk mengaktualisasikan gagasan mulia ini.

 

Disadur dari beberapa sumber..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s